RRI Surabaya

BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Kistoro — Thu, 11 Mar 2010 09:28:14 +0000

Pemerintah Propinsi Jawa Timur mewacanakan akan memberikan bantuan kepada rumah tangga sangat miskin di daerah pelosok yang tidak tersentuh APBD Propinsi maupun APBD daerah untuk diberikan dana sebesar 2 juta rupiah yang nantinya digunakan untuk usaha.

Dari satu juta lebih jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur setelah dilakukan evaluasi sekitar 4 ratus 93 ribu, empat rumah tangga sangat miskin terdata. Menurut Kepala Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa timur KARDANI dari 4 ratus 93 ribu, empat keluarga sangat miskin, sekitar 100 ribu orang sebagian besar terdapat di komunitas masyarakat nelayan diambilkan angka estimasi. adapun mekanisme pemberian dana dikatakan KARDANI yakni tidak berupa uang melainkan kelompok yang terdata sangat miskin di berikan bentuk barang yang nantinya dapat dimanfaatkan dan mendapatkan hasil. Masyarakat yang terdata sangat miskin mendapat rekomendasi langsung dari Gubernur Jawa timur setelah melalui verifikasi sangat ketat berdasarkan nama, alamat warga miskin dan tidak melalui dinas - dinas terkait.

PENUNGGAK PAJAK

Kistoro — Thu, 11 Mar 2010 09:12:13 +0000

Satu lagi kasus penunggak pajak di Surabaya di pidanakan karena menunggak pajak senilai 4,4 milyar lebih. Tersangka berinisial WD memiliki 3 perusahaan CV. PT,PT. MNTP dan PT MNTC telah menunggak pajak selama 2 tahun 2005 dan 2006.

Dirjen pajak Tjiptarjo pada jumpa pers pekan panutan dan simulasi penisian SPT tahunan PPh tahun 2009 di Surabaya menegaskan modus operandi yang di lakukan, mark up biaya pengadaan peralatan mesin pabrik gula untuk mengurangi pembanyaran pajak. Akibat kerusakan mesin pabrik gula PTP X dan XI produksi gula tersebut berkuarang sehingga tersangka WD melakukan import gula dengan harga tinggi. Sementara itu Direktur Intelejen Penyelidikan Direktorat Jendral Pajak Pontas Pane menguraikan tersangka melakukan pemalsuan faktur untuk memback up administrasinya. Kasus pemalsuan faktur selain di Surabaya juga terjadi di Malang , Jawa Timur di lakukan PT. MA yang merugikan negara sekitar 5 miliar rupiah. Namun Potas Pane menegaskan bahwa wajib pajak sudah bersedia mengakui kesalahannya dan meyediakan uang sebesar 25 miliar rupiah berupa pokok dan sanksi 400 persen yang siap di transfer ke kas negara. Apabila penghentian penyidikan dengan klausal 44 B telah disetujui Jaksa Agung, penunggak pajak tidak lagi dibawa ke persidangan.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kistoro — Thu, 11 Mar 2010 08:40:59 +0000

Undang - undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikyang akan di berlakukan mulai 30 April mendatang akan mengenakan sanksi perdata hingga pidana bagi partai politik pengusung calon walikota dan wakil walikota yang tidak melaporkan secara transparan dana kampanye dan belanja iklan kampanye politik.

Ketua pusat kajian komunikasi universitas Airlangga Surabaya Sukowidodo mengatakan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publikdi lindungi undang - undang. Setiap badan politik harus menyediakan informasi publik, salah satu badan publik ialah partai politik karena parpol mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah. Selama ini dalam pemilu menurut Sukowidodo publik tidak mengetahui sumber dana kampanye dan aliran dana kampanye yang di pergunakan partai politik dan pasangan calon. Ia berharap dengan akan di bentuknya komisi informasi di tingkat propinsi yang bertugas mempublikasikan setiap kegiatan yang di agendakan oleh lembaga publik termasuk anggaran yang di biayai oleh APBD maupun bisa menciptakan demokrasi yang adil.

MARAKNYA KTP PALSU DI SURABAYA

Kistoro — Thu, 11 Mar 2010 07:43:29 +0000

Tingginya kasus KTP palsu yang terjadi akhir - akhir ini membuat geram banyak kalangan. Apalagi modus dari KTP palsu ini di gunakan untuk berbagai tindak kejahatan seperti pemalsuan data dalam permohonan kartu kredit.

Polwiltabes Surabaya beberapa waktu lalu berhasil menangkap para tersangka pembobol kartu kredit dengan menggunakan KTP palsu. Kasatreskim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo mengungkapkan jaringan pelaku pengguna KTP palsu bisa melalui akses bank yang dengan mudah memperoleh data nasabah yang tidak bermasalah. Para pelaku bisa meraup keuntungan hingga pulihan juta rupiah dari hasil kejahatan tersebut. Sementara itu Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ike Edwin menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari praktek percaloan dalan pengurusan KTP, meski dengan iming - iming cepat selesai dan tanpa melalui persyaratan yang detail, hal itu juga termasuk pelanggaran hukum.

MARAKNYA KTP PALSU DI SURABAYA

Kistoro — Thu, 11 Mar 2010 07:35:15 +0000

Tingginya kasus KTP Palsu yang terjadi akhir - akhir ini membuat geram banyak kalangan. apalagi modus dari KTP palsu ini digunakan untuk berbagai tindak kejahatan seperti pemalsuan data dalam permohonan kartu kredit.

Polwiltabes Surabaya beberapa waktu lalu berhasil menangkap para tersangka pembobol kartu kredit dengan menggunakan KTP palsu. Kasatreskim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo mengungkapkan jaringan pelaku pengguna KTP palsu bisa melalui sales bank yang dengan mudah memperoleh data nasabah yang tidak bermasalah. Para pelaku bisa meraup banyak keuntungan hingga puluhan juta rupiah dari hasil kejahatn tersebut. Sementara itu Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ike Edwin menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari praktek percaloan dalam pengurusan KTP, meski dengan iming - iming cepat selesai dan tanpa persyaratan yang lengkap , hal itu termasuk pelanggaran hukum.

VALDO IVANDER AKHYAR KEMBALI DI RAWAT DI IRNA ANAK

Kistoro — Wed, 10 Mar 2010 10:03:30 +0000

VALDO IVANDER AKHYAR bayi berusia 4 tahun penderita atresia bilier atau kelainan hati akhirnya kembali dirawat di IRNA Anak RSU Dokter SOETOMO Surabaya setelah sebelumnya di bawa pulang oleh orang tuanya karena terkendala dana dan tidak masuk dalam kuota masyarakat miskin Jamkesmas.SAIFUL AKHYAR ayah VALDO menuturkan selama seminggu dirawat di Irna Anak ruang hematologi IV RSU dr Soetomo dirinya sudah menghabiskan uang 2 juta rupiah hasil dari pinjaman .Mereka tidak mampu membeli obat, akhirnya dengan terpaksa VALDO di bawa pulang. Sambil keluarga mengurus JAMKESMAS. Setelah semua persyaratan untuk syarat masyarakat miskin di penuhi akhirnya VALDO hari ini ( 10-3-2010 ) dirujuk di Rumah Sakit Umum dr Soetomo.SAIFUL berharap dengan masuknya VALSO di RSU milik Pemerintah ini pihak rumah sakit dapat segera melakukan operasi sehinggga putra pertama nya dapat beraktifitas seperti bayi normal lainnya. SYAIFUL mengisahkan derita anak pertamanya itu diketahui sejak berusia 18 hari setelah kelahirannya, dimana saat itu kondisi VALDO tiba-2 menguning dan saat itu juga SYAIFUL beserta Istrinya SUYUTIK langsung membawa VALDO ke Dokter. Ternyata kondisi VALDO semakin memburuk hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Tuban. Di rumah sakit tersebut VALDO sempat dirawat sembilan hari sebelum akhirnya dirujuk ke RSU dr Soetomo.

BABAK AKHIR PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA SUGENG RIYONO

Kistoro — Wed, 10 Mar 2010 09:51:18 +0000

Penyidikan terhadap tersangka SUGENG RIYONO mantan Kabiro Pemeliharaan Aset Propinsi Jawa Timur yang kini menjadi Kapala Satpol PP dan SUDARTO mantan Kasubag Pemeliharaan Aset , sudah memasuki babak akhir. Kejati sudah selesai memeriksa semua saksi termasuk keterangan ahli Agraria selanjutnya melimpahkan ke penuntut umum, guna dilimpahkan ke Pengadilan. Ditanya tentang penahanan terhadap tersangka Asisten Pidana khusus Kejati Jawa Timur MOCH.ANWAR , menyatakan hal yang mudah untuk menahan dua tersangka setelah selesai proses administrasi. Ditetapkannya tersangka SUGENG RIYONO pada kasus PIA kedua tersebut karena tidak bisa menjaga aset yang sudah dibeli Pemprov meski sudah dilakukan pembayaran tanah warga tidak bisa dibalik nama dan disertifikatkan atasnama Pem-Prov Jatim. Sedangkan SUDARTO ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan uang untuk membayar tanah yang sudah dinegosiasi oleh TEDY RASPADY bersama tim 9 . Pembayaran ini dinilai Kejati merugikan negara karena luas tanah yang dibeli tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan. Sesuai dokumen pencairan , uang yang diambilkan dari APBD Jawa Timur sebesar 10 milyrad rupiah saat itu digunakan uintuk membeli lahan seluas 50 hektar , namun kenyataannya setelah diukur hanya 47,7 haktar. Ditanya tentang diperkirakan ketua tim 9 selaku Bupati Sidoarjo , Asisten Pidana Khusus kejati MOCH.ANWAR belum bersdia menjawab ,karena masih berkosentrasi pemeriksaan dua tersangka SUGENG RIYONO dan SUDARTO.

FATHOROSYID TUDUH GUBERNUR YG BERTANGGUNG JAWAB KASUS P2SEM

Kistoro — Wed, 10 Mar 2010 09:25:52 +0000

Setelah Mantan Ketua DPRD Jawa Timur FATHORASYID dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas kasus P2SEM , agaknya tidak terima terhadap putusan tersebut , dengan melakukan pembelaan yang disampaikan langsung dalam sidang di pengadilan Negeri Surabaya kemarin,(9-3-2010 ). Pada Pembelaannya FATHORASYID menyebutkan Gubernur Jawa Timur serta Kepala Bapemas yang bertanggung jawab dalam kasus P2SEM . Dalam Pledoi atau pembelaan setebal 57 halaman yang disampaikan langsung FATHORASYID menyebutkan tidak terlibat dalam kebijakan yang dibuat Gubernur dan Bapemas dimana Gubernur saat itu IMAM UTOMO. Atas pernyataan tersebut Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur SUPRIYANTO, menyatakan kalau FATHORASYID menyalahkan Gubernur dan Kepala Bepemas bukan sesuatu yang beralasan sebab seorang Gubernur memiliki otorisator keuangan yang ada di daerah. Langkah ini diakui SUPRIYANTO bukannya sebagai langkah pembelaan namun memberikan jawaban yang sebenanrnya serta menghormati atas jalannya persidangan yang dialkukan oleh Pengadilan Neger8i Surabaya. Untuk selanjutnya tegas SUPRIYANTO , Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melakukan gugatan balik atas pledio dari FATHORASYID.

NARKOBA TERTINGGI DI SURABAYA

Kistoro — Tue, 09 Mar 2010 08:28:16 +0000

Semakin meningkatnya kasus narkoba di Surabaya meng indikasikan ketidak berhasilan produk undang - undang.Dengan undang - undang Narkobayang baru dengan ancaman hukuman lebih tinggi yang seharusnya membuat jera namun kenyataannya tidak membuat jera.

Hal ini karena sistem pemidanaan pecandu narkoba yang tidak bisa di samakan dengan kejahatan lainnya.Pengamat kasus Narkoba Budi Sampurna SH MH berpendapat pengguna atau korban narkoba tidak boleh di hukum, melainkan di rehabilitasi.Di akui saat ini ada program rehabilitasi, namun dalam pelaksanaanya tidak maksimal di terapkan pada korban narkoba. Seharusnya pengadilan melalui hakim, lebih tegas dan berani dalam memerintahkan rehabilitasi terhadap terdakwa korban narkoba.Tentang gencarnya operasi yang di lakukan aparat keamanan kepolisian terhadap peredaran narkoba namun tetap marak.Di nilai Busi Sampurna kurang tepatnya sasaran dalam melakukan operasi dalam memberantas narkoba.Peredaran narkoba bersifat tertutup dan polisi seharusnya paham tempat - tempat narkoba.

DEKLARASI BACAWALI

Kistoro — Tue, 09 Mar 2010 08:10:41 +0000

Deklarasi pasangan Arif Affandi - Adis Kadir untuk amju ke pencalonan walikota Surabaya membuat lubang permasalahan baru bagi partai politik pengusungnya.Menurut peserta penjaringan bakal calon wakil walikota partai Demokrat Obasa Tualeka karena keduanya tidak melalui mekanisme partai politik sebagai mana lazimnya.

Karena pasangan tersebut merupakan pengemban rekomendasi tanpa mekanisme.Kata Obasa Tualeka deklarasi adalah merupakan hak pasangan akan tetapi mereka itu seperti memegang piala tanpa bertanding dan membawa masalah baru dalam perjalanansampai di pintu KPUD Surabaya nanti.Sementara itu bakal calon Walikota Partai Demokrat Abimanyu kali ini merasa terpukul atas pasangannya Maia yang hadir pada deklarasi meski sebatas sebagai bintang tamu.Proses hukum menuntut DPC Partai Demokrat Surabaya memang dalam proses hanya saja mekanisme penjaringan di partai Demokrat terkesan seperti sebuah perseroan terbatas.Sedangkan masih empat personil lagi yang merasa adanya kebohongan publik pada saat penjaringan Bacawali di partai Demokrat yang kini telah sama - sama mengajukan tuntutanbaik secara perdata maupun pidana kepada DPC Partai Demokrat Surabaya.