Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto, Mahfud Kurniawan mengatakan, agar Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan adanya pungutan menjelang pelaksanaan Unas. ”Karena jelang pelaksanaan Unas, rawan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya, Sabtu (07/04/2012) tadi siang.

Oknum yang tidak bertanggungjawab, masih kata Mahfud, bisa saja memanfaatkan moment menjelang pelaksanaan Unas untuk melakukan pungutan dengan dalih persiapan dan kegiatan menjelang pelaksanaan Unas.

”Dinas Pendidikan harus melakukan pengawasan sampai ke tingkat bawah, jangan sampai sekolah melakukan pungutan sembarang menjelang pelaksanaan Unas. Kalaupun terpaksa mengeluarkan biaya untuk kegiatan sekolah harus dimusyawarahkan,” katanya.

Pihaknya menghimbau, jika memang perlu untuk melakukan pungutan untuk kegiatan menjelang pelaksanaan Unas, harus ada musyawarah dengan pihak Komite Sekolah dan wali murid dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga besaran pungutan bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan wali murid,” himbaunya.(Bn)

Kepala Dinas Pertanian Surabaya, Syamsul Arifin, Jumat (6/4) mengatakan, pengembangan budidaya ikan bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus menambah penghasilan keluarga.

Syamsul mengakui tingkat konsumsi ikan di Surabaya masih rendah, belum memenuhi target nasional. Hingga saat ini, konsumsi masyarakat terhadap ikan hanya sekitar 27 kg pkapita /tahun, sementara pemerintah kota dan nasional menargetkan 37,5 kg per kapita per tahun.

Kendala masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, disamping daya beli rendah, variasi olahan ikan juga tidak banyak.

”Kendalanya karena daya beli, disamping variasinya kurang. Selama ini hanya dimasak untuk pecel lele, lele goreng. Tapi, sekarang sudah ada variasi dijadikan nugget dan abon,” ungkapnya.

Syamsul Arifin mengakui untuk mengembangkan budidaya ikan di Surabaya, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Salah satu alternative yang dilakukan warga untuk mengambangkan sektor perikanan dengan memanfaatkan tanah fasilitas umum yang ada.

”Lahan memang terbatas. Masyarakat banyak yang memanfaatkan lahan fasilitas umum maupun tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya untuk budidaya ikan,” jelas Syamsul.

Guna mendorong minat masyarakat meningkatkan produksi ikan, selain memberikan bibit ikan secara cuma-cuma kepada petani, pihaknya juga mengambangkan sentra –sentra budidaya ikan jenis lele dan nila di beberapa kecamatan, antara lain Sawahan, Rungkut, Pakal dan Pakis. Bahkan sekarang waduk atau bozem, seperti Bozem Morokrembangan digunakan oleh warga untuk budidaya ikan.

“Pemkot mendorong warga melakukan budidaya ikan di daerah resapan, agar mereka ikut terlibat membersihkan tanaman-tanaman pengganggu yang tumbuh di Bozem,” ucap Syamsul.

Dinas Pertanian memilih mengembangkan budidaya ikan lele dan nila, karena kondisi air di Surabaya tidak sebagus daerah lainnya. Dua jenis ikan tersebut dinilai lebih tahan terhadap kualitas air yang rendah. Dari hasil budidaya tersebut, tiap hari produksi ikan mencapai 15 ton.

Syamsul mengakui hasil panen ikan di Surabaya masih belum mampu menopang kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ikan warga Surabaya, pihaknya masih mendatangkan hasil perikanan dari daerah Tulungagung, Kediri dan Jombang. (Indriatno

“Nanti saya akan minta agar aturan tersebut segera dicabut. Kalau peraturan itu sudah dicabut, maka penjualan BBG (bahan bakar gas) di SPBU bisa lebih mudah,” ungkap Wamen ESDM Prof Dr Widjajono Partowidagdo di sela-sela diskusi yang digelar oleh ITS di gedung Rektorat lantai 1, Kamis (5/4).

Menurut Wamen ESDM Bila peraturan tersebut telah dicabut, maka pemerintah juga tidak perlu memikirkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Karena pejualan gas bisa ikut dilakukan di semua SPBU.

“Tinggal taruh gas saja di SPBU, hanya dibutuhkan satu trailer dan dispenser untuk penjualan gas tersebut,” ujarnya memberi solusi.

Langkah ini diharapkan bisa segera mendukung keberhasilan program pemerintah tentang konversi minyak ke gas, termasuk untuk penggunaan BBM ke BBG bagi kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan masyarakat sudah tidak lagi tergantung pada BBM, terutama BBM yang bersubsidi, yang direncanakan naik harganya.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM ini, Widjajono juga mengusulkan pemakaian premium berangka oktan (RON) 90 atau yang disebut premix untuk menekan besaran subsidi BBM. Premix 90 ini merupakan campuran antara bahan bakar minyak bersubsidi premium RON 88 dengan pertamax RON 92.

Widjajono mengatakan, harga premix RON 90 ini cukup terjangkau yakni sebesar Rp 7.250 per liter. Sehingga diharapkan masyarakat yang selama ini menggunakan premium bisa beralih ke produk premix ini. Begitu pula bagi pengguna pertamax yang tentunya juga merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM nantinya.

Dikatakan Widjajono, ini pilihan buat pemakai pertamax, jika mereka memandang tidak ingin menggunakan BBM nonsubsidi sebab relatif mahal. Sementara pemakai BBM bersubsidi pun tetap terpenuhi kebutuhannya dengan adanya premix RON 90 ini.

Namun, ia tetap berharap pengguna premix RON 90 ini adalah mereka yang tidak menggunakan kendaraan mewah.

“Premix ini seharusnya hanya digunakan oleh mereka yang memiliki kendaraan yang berkapasitas di bawah 1.300 cc, bukannya para pengguna mobil mewah yang masih mampu untuk membeli pertamax,” tukasnya mengingatkan.

Sebelum melakukan diskusi, Wamen ESDM ini sempat bertemu dengan Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA untuk meminta masukan-masukan tentang strategi mengantisipasi kelangkaan energi saat ini. Termasuk dukungan riset-riset dari sivitas akademika ITS yang telah banyak menghasilkan sejumlah karya terkait energi alternatif.

Dalam diskusi tersebut, Wamen ESDM menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara yang kaya minyak. Sehingga pemilihan penggunaan BBM merupakan pilihan yang mahal. Sementara itu, cadangan gas Indonesia justru lima kali lebih banyak dibandingkan minyak.

Sehingga gas terutama dalam bentuk compressed natural gas (CNG) atau yang dikenal gas kota merupakan pilihan yang baik. Ia mencontohkan Iran yang penduduknya sudah banyak menggunakan gas kota dalam kehidupan sehari-hari.

Wamen EDSM juga mencontohkan bahwa batubara secara teknologi telah dapat diubah menjadi bentuk gas ataupun cair (liquid). Sehingga potensi batubara di Indonesia untuk menggantikan keberadaan minyak juga cukup besar.

Bahwa tidak tumbuhnya energi alternatif selain BBM karena biaya operasional bahan bakar alternatif tidak sebanding dengan biaya operasional BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dia menunjukkan pada saat harga minyak tanah dihilangkan subsidinya, maka banyak orang akhirnya bersedia beralih ke elpiji. (Benny)

“Sudah kita sediakan, tetap kita persiapkan,” ujar Kombes (Pol) Hilman di Surabaya, Jumat (6/4).

Dengan kondisi landai tersebut, dirinya berharap anggota tetap waspada terhadap kemungkinan kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas), sehingga bagi umat Nasrani yang merayakan Paskah maupun masyarakat yang menikmati liburan panjang, tetap kondusif.

Hal senada juga diungkapkan Kapolrestabes Surabaya Kombes (Pol) Tri Maryanto, mengingat Surabaya menjadi ibu kota provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar. Pihaknya juga mempersiapkan penembak jitu guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Tidak sampai segitu, tapi anggota tim sniper siap untuk itu,” ujar Kombes (Pol) Tri singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pengamanan Paskah Polda Jatim dan jajaran menurunkan 4.163 personel. Sedangkan Polrestabes Surabaya sendiri menurunkan 670 personel, masing masing terdiri dari Samapta, Polantas, Brimob, dan Intelegen. (Anik)

Ketua pansus raperda IMB Camelia Habibah, Selasa (3/4) mengungkapkan, Selain khawatir banyak izin mendirikan bangunan tidak diproses akibat berlarut-larutnya pengesahan raperda IMB, pihaknya juga mengaku terpaksa mengikuti keinginan banmus, karena komisi B yang memegang pansus IMB diancam akan dikenai sanksi tidak akan diberi kewenangan memagang pansus lagi, jika tidak menaikkan rekomendasi retribusi IMB.

” Dampak dari Raperda jika dikembalikan IMB yang numpuk 800-an di Cipta Karya, Indag, LH karena tidak bisa diproses. Kita juga mempertimbangkan sanksi yang di berikan banmus, kita tidak bisa bekerja lagi. Jika tidak bisa membawa pansus, kita gak punya wewenang untuk bahas kebijakan” ujar anggota dewan dari PKNU.

Pansus IMB meminta maaf kepada masyarakat karena gagal mempertahankan usulan retribusi IMB yang meringankan mereka.

”Kita mengalah, saya pribadi meminta maaf kepada masyarakat karena gagal mempertahankan usulan yang pro masyarakat” tegasnya.

Pansus mengaku heran dengan digelarnya rapat paripurna, pasalnya jadwal tersebut hanya berselang 5 menit dari hasil rapat Banmus. Berbeda dengan pansus, Ketua Badan Musyawarah yang juga ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana berdalih, besaran retribusi IMB yang ditetapkan rasional.

Ia membandingkan dengan kota bandung yang retribussi IMBnya sekitar Rp 20 ribu dan Jakarta Rp 25 ribu.

” Apa harus bisa diteruskan ke paripurna harus ada pertimbangan banmus. Nilai yang diplot pansus Rp. 15 ribu, tapi beberapa realitas di Bandung ada Rp. 20 ribu padahal disana APBD nya hanya Rp. 1,6 T dan di Jakarta Rp. 25 Ribu. Banmus meminta antara Rp.24 Ribu – Rp. 30 Ribu, tapi setelah dipertimbangkan Rp. 24 ribu”. jelas Penasehat fraksi Partai Demokrat ini.

Wisnu Wardhana menegaskan, Banmus, kawatir jika tidak ada perubahan akan terjadi polemic di forum paripurna. Dalam undang-undnag tentang susunan dan kedudukan DPRD yang mengatur tentang tata tertib dewan banmus berwenang dalam memberikan pertimbangan semua hasil kerja pansus sebelum dibawa ke rapat paripurna. (Indriatno)

Olahan santan bubuk ini, sebetulnya tidak asing di beberapa negara, mengingat wilayah mereka yang tidak memiliki tumbuhan kelapa. Malaysia misalnya, mereka mendirikan perusahaan kelapa di Kalimantan, kemudian santan tersebut di kemas secara bubuk dan dikirim kembali ke Malaysia.

Dari pengalaman ini, membuat para akademisi Fakultas Teknik Kimia, mengembangkan santan olahan tersebut menjadi bubuk.

Farid Sri Lingganingrum, salah satu dosen FTK Ubaya Senin (2/4), menjelaskan, hasil penelitian yang mereka lakukan akan diterapkan di masyarakat. Pihaknya terus melakukan formulasi bagi santan bubuk tersebut, dengan harapan produk itu memenuhi standart kesehatan dan nilai gizi.

“Penelitian ini dari Ubaya itu bikin formulanya, bikin komposisi produk santan kelapa bubuk. Pokoknya yang bagus, yang artinya bisa diterima masyarakat, mulai dari nilai gizinya, sampai dengan rasa harus sama seperti santan segar,” ujar Farid Sri Lingganingrum, saat mendemokan proses pembuatannya, Senin (2/4).

Untuk membuat santan bubuk tersebut diantaranya, satu butir kelapa menjadi 500 gr sampai 600 gr kelapa parut. Kemudian diperas menjadi santan, lalu diberi pengisi (karbohidrat atau pati hidrolisi), yang berfungsi merubah cairan menjadi bubuk.

Setelah itu santan dimasukkan kedalam mesin Spray Dryer, kurang lebih satu jam santan bubuk siap digunakan. (Anik)

Menurut Ezki Suyanto, Wakil Ketua KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran kepada wartawan di Hotel JW Marriot Surabaya, Minggu (1/4), pencekalan lagu yang dilakukan oleh KPI tersebut disebabkan lirik dalam lagu tersebut mengandung muatan seks secara eksplisit.

“Kelima lagu tersebut resmi kita cekal pada 2011 setelah mendalami dan menganalisa lirik dan judul lagunya,” Ungkap Ezky.

Ezki menegaskan, meski ada pencekalan terhadap kelima lagu tersebut, namun pihak KPI tidak mencekal para penyanyinya. Sebab, kewenangan KPI hanya sebatas mengenai penayangan.

“Kita sudah memberi surat peringatan bagi stasiun televisi maupun radio yang menayangkan lagu-lagu yang berkonten porno, begitu pula mencekal lagunya,” tegasnya.

Sementara itu, selama kurun setahun terakhir, sedikitnya 55 pelanggaran penayangan yang dicatat KPI di media elektronik. Sedangkan untuk triwulan pertama tahun 2012 sudah terjadi 15 pelanggran tayangan, dengan rata-rata masalah penayangan tentang kekerasan, seksual dan jam tayang. (Benny

“Untuk sementara hanya ada satu kelas yang dibuat smart classroom sebagai proyek percontohan penghematan listrik di kampus ITS,” jelas Agus Muhammad Hatta ST MT PhD, ketua Tim Eco Campus ITS yang menggalakkan proyek smart classroom ini.

Nantinya, lanjut Hatta, setelah melihat keberhasilannya akan dikembangkan minimal ada satu smart classroom di tiap jurusan. Sehingga diharapkan ke depannya semua ruangan di ITS juga bisa dikendalikan pemakaian listriknya yang tentunya semakin membantu penghematan listrik.

Ruangan ini disebut smart karena sistem kelistrikannya terintegrasi dalam satu kendali untuk pengaktifannya. Yakni dengan menggunakan kartu yang disebut smart card. Untuk mengaktifkan listrik di ruangan tersebut, kartu ditempelkan di atas sebuah alat yang disebut reader.

Selanjutnya dengan sistem Radio Frequency Identification Device (RFID), reader akan menyimpan identitas pemegang kartu dan data penggunaan listrik di ruangan sebagai database. Lalu dikirim ke server sebagai pengendali.

“Database tersebut mencatatkan ruang mana yang digunakan, siapa dosennya (sebagai pemegang kartu, red), serta berapa lama dan banyaknya listrik yang telah digunakan di ruangan tersebut,” papar Wijaya Khisbulloh, ketua tim proyek smart card.

Menurut mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2008 ini, database yang tersimpan tersebut nantinya juga bisa digunakan untuk melihat keaktifan seorang dosen dalam mengajar.

“Jadi kalau dosen tersebut jarang mengajar atau hanya sebentar mengajarnya, akan terlihat dari database kartu tersebut,” ujar cowok berkacamata asal Mojokerto ini.

Peluncuran ini sebagai bagian dari acara Forum Tahu Campur ITS Earth Hour di Ruang Sidang Utama yang di gelar di Rektorat ITS lantai 1. (Benny)

Untuk meredam emosi mahasiswa, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Rabu (28/3), mendatangi mahasiswa di Taman sekitar Patung Gubernur Suryo. Di hadapan ratusan mahasiswa yang datang dari Sidoarjo, Sampang, Blitar dan beberapa kota lainnya ini, Wagub mengharapkan aksi demo menolak kenaikan BBM dilakukan dengan tertib.

“Menolak kenaikan BBM sah-sah saja, tapi saya harap dilakukan sesuai ketentuan, tidak anarkis,” pinta Saifullah Yusuf.

Wagub juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Seluruh tuntutan mahasiswa kita terima dan kita teruskan ke pemerintah,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi demo lanjutan, ratusan aparat TNI -Polri masih bersiaga di sekitar kantor gubernur. Dari informasi aparat, malam nanti masih ada aksi yang dilakukan beberapa elemen mahasiswa dengan menggelar renungan di depan Gedung Grahadi. (Indriatno)

Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Dinas Pertanian Tulung Agung, Sugeng ST mengatakan, pihaknya setuju dan siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam konteks pengendalian serangga yang biasa diistilahkan jelantir. Namun apabila dibasmi sama sekali, sepertinya gagasan itu kurang tepat. Ia beralasan, selama ini keberadaan serangga Tomcat justru banyak membantu petani dalam menekan keberadaan hama wereng maupun ulat yang acapkali mengganggu tanaman penduduk.

Dikatakan, Tomcat bahkan dikategorikan sebagai predator alami yang mampu merusak siklus perkembangan kedua jenis hama tanaman tersebut dengan memangsa telur-telur yang keluar dari hama wereng, ulat dan sejenisnya.

Selain itu dijelaskan, keberadaannya hampir sama dengan peran katak. Keberadaan Tomcat yang jelas sangat berguna bagi sektor pertanian sehingga tidak seharusnya dibasmi. Pihaknya selama ini bahkan sangat berhati-hati dalam menggunakan pestisida untuk membasmi hama agar tidak sampai membunuh predator sahabat petani.

“Untuk Tomcat sebenernya predatornya wereng dan ulat untuk tanaman padi. Jadi kalau itu dikendalikan dengan pestisida atau diberantas, kami kawatir itu nanti ekosistem tidak seimbang sehingga populasi wereng naik dan berbahaya bagi tanaman padi.Kalau itu disinyalir berbahaya bagi manusia itu bukan wewenangnya Dinas Pertanian yang melakukan itu. Kami siap saja membantu Dinas Pertanian.Bagi petani hal seperti itu sudah biasa bagi petani kok. Orang yang panen padi kena itu sudah biasa, kalau saat ini yang kena orang kota dan dianggap berbahaya”, terangnya, Senin (26/03).

Sugeng menyebut, keberadaan serangga Tomcat hampir merata di semua wilayah kabupaten Tulung Agung. Masyarakat yang bermukim di sekitar persawahan maupun perkebunan sudah terbiasa dengan keberadaan hewan kecil yang disebut-sebut memiliki cairan berbisa dengan kadar melebihi ular kobra tersebut.