Tiga Tahun Perjalanan RRI Sebagai LPP

Suara kritis yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah selalu terdengar lewat Siaran Pro 3 RRI maupun dihampir seluruh RRI daerah, baik yang disuarakan oleh kelompok cendekiawan, pemerhati, LSM, ICW, kalangan mahasiswa dan tokoh masyarakat lainnya. Suara kritis itupun membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, melangkah atau melakukan sesuatu, karena dihampir setiap sudut penjuru tanah air terdapat kelompok masyarakat anak bangsa yang mengambil peran sebagai controller diluar lembaga resmi Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka dapat memanfaatkan media publik yang terus berkembang dan menjadi kekuatan yang sulit dilawan di era kebebasan media saat ini tak terkecuali Radio Republik Indonesia yang kini telah berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang diikuti dengan ketetapan pemerintah melalui PP Nomor 12 tahun 2005 menjadi tonggak dalam sejarah perkembangan RRI yang dulu lebih dikenal sebagai radio pemerintah. Perubahan RRI dari sebuah Lembaga dengan status UPT kemudian menjadi Perusahaan Jawatan, adalah keniscayaan yang harus terjadi agar eksistensinya sebagai media massa yang memiliki kekuatan tangguh dapat lebih terjamin. Pertanyaannya adalah “Sejauh mana RRI telah hijrah meninggalkan paradigma lamanya menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat Independent, Tidak Komersial dan Berfungsi melayani masyarakat “. Tak mudah menjawab pertanyaan tersebut karena harus ditelaah dari banyak sisi. Uraian berikut adalah catatan penting akhir tahun 2008 tentang perjalanan organisasi LPP RRI yang dikaji secara objektif dari beberapa bidang kegiatan ; tanpa muatan kepentingan kecuali kepentingan masa depan RRI tercinta.

Struktur dan Kelembagaan

Konsekwensi logis dari keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah terjadinya perubahan struktur dan kelembagaan Radio Republik Indonesia. Setelah melalui diskusi dan seminar yang cukup melelahkan, akhirnya RRI memiliki struktur dan lembaga yang dinilai telah mencerminkan sebuah organisasi yang tengah berkembang sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran yang ideal. Lahirnya organisasi/satuan-satuan kerja baru seperti Pusat Pemberitaan, Puslitbangdiklat dan bentuk pengembangan organisasi lainnya memberikan daya dukung yang lebih kuat kepada LPP RRI. Proses re-strukturisasi RRI memang tidak mudah dan memerlukan banyak pertimbangan untuk mengukuhkannya. Perjalanan tiga tahun boleh dikatakan belum cukup untuk mengatakan sempurna ; tetapi setidaknya struktur LPP RRI lebih fleksibel, mudah bergerak keatas dan kebawah atau kekanan dan kekiri sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Garis instruksi dan garis konsultasi dalam struktur organisasi yang begitu jelas dan tegas harus dipandang sebagai salah satu faktor yang memberi kekuatan kepada RRI jika dibanding dengan keberadaan TVRI ; lembaga yang sama-sama menyandang status Lembaga Penyiaran Publik,
Garis instruksi berkaitan dengan kebijakan Dewan Pengawas LPP RRI dengan mudah dapat dijabarkan oleh Dewan Direksi LPP-RRI dan selanjutnya kelevel Kepala Satker. Hanya saja sosialisasinya kelevel bawah memerlukan waktu yang cukup lama.

Tak jarang pula kebijakan Dewas dapat ditafsirkan berbeda ditingkat staff jika tidak tersosialisasi dengan baik dan sistemik.

Rekruitmen Pimpinan

Sebagai lembaga yang mengikuti arah dan dinamika publik yang terus berkembang, figur kepemimpinan RRI menjadi bahagian terpenting dalam proses perubahan RRI. Performance kepemimpinan akan menentukan cepat atau lambatnya pergerakan roda organisasi menuju tercapainya cita-cita luhur atau visi LPP-RRI. Figur seorang pemegang kendali dalam struktur organisasi RRI, tidak hanya harus capabel tetapi juga harus akseptabel. Keduanya harus sejalan karena realitas memperlihatkan, seseorang yang sudah dianggap memenuhi syarat dan memiliki kelayakan, belum menjadi jaminan dapat terterima oleh lingkungan kerjanya. Agak sering terdengar, seseorang yang telah diwacanakan untuk memimpin Satuan Kerja disuatu tempat, akhirnya harus dipertimbangkan kembali, bahkan fenomena yang berkembang aksi tolak menolak kerap muncul saat akan terjadi pergantian pimpinan baik melalui SMS maupun dengan cara lain.

Rekruitmen Pimpinan yang telah dipolakan melalui Fit And Prover Test selama era Lembaga Penyiaran Publik tampaknya harus dilakukan terhadap figur yang benar-benar memiliki kelayakan dengan mempertimbangkan faktor capabelitas dan akseptabilitas plus dipadu dengan faktor-faktor prestasi dedikasi loyalitas dan tidak tercela. Faktor usia, dan syarat penjenjangan untuk menapak ke level eselon yang lebih tinggi yang selalu menjadi pertimbangan baperjakat harus lebih diperketat untuk mendapatkan figur pimpinan yang produktif, visioner, dan profesional, serta menghindarkan pola-pola lama yang sudah tidak populer seperti memberi kesempatan kepada orang-orang yang akan memasuki masa purna bakti.Permasalahan lain yang selalu tampak dalam rekruitmen kepemimpinan di level menengah adalah keterbatasan dan kurangnya kader pada masing-masing satker, sehingga masih terdapat beberapa satker yang tidak memiliki pejabat secara lengkap.

Perubahan Dibidang Siaran

Sebagai core bisnis, siaran harus dipandang sebagai produk komoditi lembaga penyiaran yang harus layak dengar, layak siar, layak jual dan layak dinikmati. Tidak mudah untuk menyajikan menu siaran yang sesuai dengan kebutuhan publik, karena tingkat heterogenitas khalayak yang sangat bervariasi. Mereka memiliki need and want yang sangat berbeda-beda. Tiga tahun perjalanan LPP RRI telah banyak perubahan terjadi meski banyak hal yang harus di tingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Kita harus berani mengatakan, RRI telah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada publik untuk menyampaikan kreativitas mereka dalam bentuk kritik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non government. Saya bangga dengan Pro 3 RRI dan RRI daerah yang berani mengulas masalah-masalah aktual dan tidak jarang menyentuh nurani pemerintah.

Hal yang membanggakan adalah perolehan ABU Prizes pada Sidang Umum ABU Asia-Pasific di Nusadua Bali Nopember 2008 menjadi catatan penting dari deretan prestasi bidang siaran selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Perolehan award ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dibidang penyelenggaraan siaran, disamping prestasi lainnya. Tetapi kitapun tidak boleh terlalu berbesar hati secara berlebihan. Kritik pedas yang pernah disampaikan publik termasuk Wakil Presiden Yusuf Kalla pada puncak peringatan Hari Radio 11 September 2008 harus dijadikan bahan kajian jajaran Pimpinan LPP-RRI ditingkat Pusat dan Daerah agar RRI mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Semua kita perlu bangkit membangun inovasi-inovasi yang mampu menggerakkan roda organisasi LPP RRI agar lebih cepat, lincah dan competetive.

Bagaimana dengan Teknologi Dan Sumberdaya

Dukungan Teknologi terhadap upaya peningkatan pelayanan kepada publik merupakan bahagian yang tidak bisa dipandang nomor dua. Kemampuan untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penyiaran adalah amanah yang terkandung dalam misi LPP-RRI. Catatan penting kita adalah masih terdapatnya daerah-daerah yang blank spot atau tidak tercover siaran RRI oleh sebab berbagai faktor. Kondisi peralatan yang tidak merata disetiap stasiun penyiaran adalah salah satu faktor penyebab yang harus mendapat perhatian. Dalam tiga tahun terakhir langkah perbaikan kualitas perangkat keras telah dilakukan antaralain melalui penetapan standarisasi bidang teknik, penyegaran pemancar secara bertahap telah dilakukan dan peremajaan peralatan studio direalisasikan.

Keluhan yang selalu muncul dimana-mana adalah selain kekuatan pemancar yang relatif rendah serta termakan usia, juga sumber daya manusia yang sangat terbatas terutama yang memiliki keahlian dibidang pemancar. Terjadinya perubahan kepemimimpinan di tingkat Direksi Sumberdaya dan Teknologi ditengah periode kepemimpinan Direksi LPP-RRI memberi harapan besar akan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap pengembangan kualitas dan kondisi perangkat keras yang dimiliki terutama saat ini kita menyongsong era digitalisasi yang sudah diambang pintu.

Pembiayaan dan distribusi

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas menyebutkan bahwa sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh Negara, sumber biaya untuk penyelenelenggaraan penyiaran RRI adalah APBN, APBD, dan peranserta masyarakat.

Kendati upaya untuk mendapatkan anggaran RRI yang bersumber dari APBN tidak mudah karena harus menghadapi banyak institusi termasuk DPR-RI, tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa setiap tahun terjadi penambahan anggaran pada masing-masing satuan kerja terutama pada pos-pos anggaran tertu seperti pos belanja pegawai, pemeliharaan, pengadaan dan tupoksi.
Hal yang patut dihargai adalah terjadinya perubahan Manajemen penyusunan anggaran setelah para Kepala Satker dan para Kordinator Wilayah dilibatkan dalam penyusunan rencana anggaran untuk diajukan kepada Pemerintah. Pola buttom up ini perlu dipertahankan, agar distribusi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja. Pola seperti ini tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya, karena besar kecilnya anggaran yang diberikan kepada masing-masing Satker menjadi kewenangan mutlak Pimpinan LPP-RRI ditingkat Pusat. Permasalahan yang masih menjadi PR saat ini adalah posisi anggaran LPP-RRI yang belum memiliki mata anggaran sendiri alias masih bertengger pada MA-69. Semoga.

Pembangunan Fisik

Tak dapat dipungkiri telah terjadi perubahan fisik dihampir semua satuan kerja RRI diseluruh tanah air. Seakan terjadi perlombaan diantara masing-masing Satker; kendati langkah untuk menyeragamkan fisik seperti tampilan warna gedung belum dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi tampilan RRI yang semakin enak dipandang sejak dari gedung Kantor Pusat di Jalan Merdeka Barat hingga RRI yang berada di daerah terpencil sekalipun telah memperlihatkan bahwa kita sedang membangun citra untuk meraih kepercayaan publik. Direktur Utama LPP-RRI Bapak Parni Hadi selalu mengisyaratkan bahwa kita perlu membangun tampilan gedung agar RRI memiliki daya tarik, bersih dan nyaman dalam konsep pelayanan prima.

Kesimpulan

Tiga tahun perjalanan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik secara bertahap telah terjadi perubahan walau disana-sini juga masih banyak yang harus mendapat upaya perbaikan, pengembangan, penyempurnaan dan peningkatan.
Diakhir tulisan ini rasa salut dan bangga pantas kita ungkapkan saat mana RRI berhasil menjadi tuan rumah yang baik pada penyelenggaraan Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union –ABU- di Nusadua Bali akhir Nopember 2008.
Semoga keberhasilan yang telah dicapai selama tiga tahun Lembaga Penyiaran Publik dapat dijadikan sebagai modal kerja kita untuk melangkah dan bangkit pada tahun 2009. Terima kasih.

Surabaya, akhir Desember 2008.