PERLU REVISI PERPRES No 14 THD DAMPAK LAPINDO

JALALUDDIN ALHAM Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Demokrat yang baru dua hari menjabat, sepakat dengan tuntutan masyarakat yang mengajukan revisi Peraturan Presiden nomor 14 tentang lahan lumpur lapindo.Bahkan menurutnya PERPRES tersebut sudah tidak layak dan harus direvisi karena menyangkut tanggung jawab , tidak saja persoalan penyelesaian pembayaran ganti rugi kekurangan 80 persen namun juga persoalan perluasan yang terdampak . Saat ini luiberan lumpur lapindo semakin merembet meluas dijalur luar petak dan hal tersbut sudah semestinya harus mendapat ganti rugi juga. Untuk itulah PERPRES harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini salah satunya menurut JALALUDDIN , dalam PERPRES tersebut ada pasal yang harus dicoret.kalau dulu dibentuk adanya pansus penanganangan Lumpur lapindo , maka pihaknya menuntut adanya pansus untuk menyelesaikan ganti rugi.Sementara itu terkait dengan SP 3 JALALUDDIN sangat menghargai dan menghormati akan putusan Kapolda Jawa Timur, namun dengan keputusan tersebut JALALUDDIN berharap jangan digunakan untuk tameng Lapindo untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya, sebab sangat berbeda antara SP 3 dengan tanggung jawab itu.