KELOMPOK KERJA III DPRD JATIM SOSIALISASIKAN PERDA NO 10 TH 2009 DI PACITAN DAN NGANJUK

Secara estafet Kelompok Kerja Tiga DPRD Provinsi Jawa Timur yang tergabung dari lima komisi A,B,C,D dan Komisi E menjabarkan Perda No 10 Tahun 2009 tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2010 di Kabupaten Pacitan dan Nganjuk.Pemberian sosialisasi terhadap APBD ini sebagai terobosan dari DPRD Jawa Timur untuk menjabarkan bebebarapa alokasi anggaran yang dikucurkan ke daerah tingkat dua di Jawa Timur , dimaksud agar pemerintah Daerah mengetahui secara pasti terhadap anggaran yang diberikan sebab selama ini masih tidak banyak daerah mengetahui dengan pasti demikian juga Alokasi anggaran dari APBN.Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk anggaran tahun 2010 mendapat kucuran senilai 28 milyard , menurut Ketua Pokja Tiga HALIM ISKANDAR , masih relatif rendah , mengingat sampai dengan saat ini Pacitan masih jauh tertinggal dengan daerah yang lain, maka nilai sebesar itu dirasa relatif kecil.// Di tahun anggaran 2011 perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan agar pertumbuhan proses pembangunan di Pacitan mampu mengejar terhadap daerah yang lain.Kendati sebagai daerah tertinggal Bupati Pacitan Ir.SUYONO , merasa bangga sebab prestasi yang diperoleh baik tingkat Propinsi sampai di Tingkat Nasional cukup banyak diperolehnya, diantaranya penghargaan ADI PURA sebagai kota terbesih didapatnya, masuk dalam 10 besar pelayanan Publik serta terkahir Bupati Pcitan ditunjuk sebagai ketua sekaligus penyelenggara Pada Pertemuan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Indonesia. Saat dialog dengan anggota kelompok kerja , Bupati Pacitan Ir.SUYONO berharap agar distribusi hasil perkebunan lebih merata di Jawa Timur demikian juga dengan harganya sebab sampai sekarang ini hasil perkebunan dari Jawa Timur lebih banyak dinikmati oleh Provinsi yang lain.Maka pihaknya menunjang untuk secepat mungkin keberadaan PIA Jemundo dirampungkan sementara di tingkat daerah juga disiapkan adanya PIA.Dari anggaran senilai 28 milyard tersebut sebagian besar seperti dikatakan perkawilan Dispenda Pacitan 60 persennya masih untuk belanja Pegawai , maka kedepannya sangat diharapkan untuk proses pembangunan yang lain. Tak kalah menariknya saat di Kabupaten Nganjuk , program sosialisasi dilakukan dihadapan Muspida, LSM serta diikuti pula Tokoh Masyarakat.Pertanyaan yang disampaikn Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk menyebutkan kalao program ini relatif tertinggal sebab APBD Kabupaten dan APBD Propinsi Jawa Timur sudah diputuskan , pihaknya berkeinginan sebelumnya sosisialisasi ini dilakukan ada kordinasi bersama sebelum ada penetapan APBD. Menanggapi pertanyaan tersebut Anggota Kelompok Kerja dari Komisi E DPRD Jawa Timur Dra.SUMIATI, menegaskan , tidak ada istilah terlambat sebab program ini sebagai penjelasan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk lebih pahan terhadap alokasi anggaran dari APBD Propinsi Jawa Timur yang dikucurkan ke daerah-2. Sebab selama ini tidak pernah dilakukan yang akibatnya banyak pemerintah daerah yang bertanya-tanya manakala didaearahnya diwujudkan proyek dengan menggunakan anggaran dari APBD Propinsi Jawa Timur , termasuk juga anggaran dari APBN .Untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk APBD Provinsi Jawa Timur di tahun 2010 ini mendapatkan kucuran lebih dari 20 milyard, anggaran sebesar itu belum termasuk anggaran yang dikelola oleh masing-masing SKPD.Untuk mensinergikan terhadap persoalan ini direncanakan DPRD Provinsi Jawa Timur akan melakukan rapt kordinasi dengan DPRD Kabupetan /Kota se Jawa Timur termasuk dengan Anggota DPR-RI yang berasal dari Jawa Timur.